Home / Kepri
DLH Kota Batam Diduga Tutup Mata,
Penimbunan Hutan Mangrove di Dapur 12 Hampir Rampung.
Penulis: marihot siregar | Sabtu, 26 Agustus 2017 | 13:41 WIB Dibaca: 633 kali

Berita Terkait
TIM PB FOKUS TANJUNGPINANG SEBAGAI PEMENANG.
IWO Prov Kepri dan Kota Batam Resmi Dikukuhkan,Menuju Wartawan Masa Depan.
IWO Kepri - Kota Batam Akan Dikukuhkan Senin Mendatang.


Batam,AR.Com - Belasan Dump Truk masih  terlihat melangsir tanah galian untuk menimbun hutan mangrove di dapur 12 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung,Kota Batam.berbatasan langsung dengan perumahan REXYN Green park di kav Melati di Dapur 12.


Dari pantauan awak media Kamis, 24/8/2017 aktivitas penimbunan hutan mangrove tersebut sudah hampir Rampung (selesai).dan selanjutnya dapat diteruskan untuk pembangunan perumahan.


Dapat diketahui bahwa aktivitas penimbunan hutan mangrove tersebut sudah berlangsung lebih kurang 1 bulan berjalan dan Diduga belum memiliki Ijin Amdal.pemilik lahan adalah PT Rabayu yang berkantor di sungai panas kota Batam.
Mengacu pada amanah Undang Undang no 32 tahun 2009.Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


Pasal 22 menyatakan bahwa,Setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak pada Lingkungan Hidup wajib memiliki AMDAL.
Pasal 36 ayat 1 menyatakan bahwa, Setiap Usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UPL - UKL wajib memiliki ijin lingkungan.


Pasal 98 menyatakan bahwa,Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan di lampaui nya baku mutu udara ambien,baku mutu air laut,atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh ) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Pasal 109 menyatakan bahwa,Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki ijin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1),dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) Ada yang unik untuk kita sikapi dari aktivitas penimbunan hutan mangrove di lokasi milik PT Rabayu tersebut.unik nya sampai saat ini belum ada sikap dan   tindakan yang tegas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. sampai sampai pengerjaan penimbunan mangrove nya sudah hampir rampung.


Dari informasi yang dihimpun bahwa pemilik lahan tersebut adalah salah satu Anggota DPRD provinsi kepulauan Riau yang masih aktiv pada periode 2014 - 2019 berinisial "SASI"
Atas sikap Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang Diduga Tutup Mata,Parlin Sihombing Ketua Harian Solidaritas Masyarakat Sagulung (SMS) yang ditemui amanatrakyat di sela sela kunjungan nya di gedung DPRD kota Batam Jum,at  25/8/2017.

Mengatakan akan segera menyurati Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang sampai saat ini terkesan Tutup Mata."Saya akan menyurati dan menyuarakan kembali pada Komisi I terhadap hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang penimbunan hutan mangrove di kecamatan Sagulung kota Batam"Tegas Parlin.



[ Kembali ]
DANLANTAMAL IV CUP 2017 RESMI DIBUKA
Puluhan Ribu HP Android Berbagai Merk Diamankan
Wartawan Media online harus bisa Semakin
Danlantmal IV Menyambut Kedatangan Pahlawan
Pisah Sambut Kepala KPU BC Batam Berlangsung
Pisah Sambut Kepala KPU BC Batam Berlangsung
Advertorial
Kita Optimis PAD Tembus 100 Milyar Kerena Kepiawaian Kepala
Optimalkan Teknologi Wujudkan Layanan Terbaik BPKAD Menuju
laporan keuangan Pemprov Riau tahun anggaran 2016. Dewan
DPRD Riau Umumkan AKD Berikut Pergantian Pimpinan Lewat
Galeri
Dinilai Berjasa Bagi Daerah, 6 Warga Inhil Dianugerahi Gemilang
Letjen Satyo Buka Pencanangan TNI KB Kes Tingkat Nasional
Kampar - Pelalawan - Siak - Inhu - Inhil - Kuansing - Bengkalis - Rohul - Rohil - Dumai - Meranti - Insel
Indeks Berita - Indeks Terpopuler - Advertorial - Galeri - Foto - Redaksi
2015 All Rights Reserved | Amanat Rakyat